Kepala BNPB Minta Maaf soal Pernyataan Roda Kehidupan Normal di Lokasi Karhutla

Kepala BNPB Minta Maaf soal Pernyataan Roda Kehidupan Normal di Lokasi Karhutla

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdampak oleh bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan maaf ini menjadi langkah responsif dari pihak BNPB setelah pernyataan Suharyanto dalam rapat terbatas yang digelar pada Rabu (23/9) lalu menuai kritik tajam. Dalam rapat tersebut, Suharyanto sempat melontarkan kalimat bahwa "roda kehidupan masyarakat berjalan normal" meskipun wilayah Kalimantan saat itu tengah diselimuti kabut asap pekat.

Pernyataan tersebut memicu reaksi negatif dari publik, aktivis lingkungan, serta warga terdampak yang merasa bahwa kondisi di lapangan jauh dari kata normal. Banyak pihak menilai diksi tersebut kurang sensitif terhadap penderitaan warga yang harus berjuang dengan kualitas udara buruk, gangguan kesehatan, hingga terhentinya aktivitas pendidikan dan ekonomi di beberapa sektor akibat kepungan asap. Menyadari adanya diskoneksi persepsi antara pemerintah dan realitas di lapangan, Suharyanto melalui akun Instagram resminya @suharyanto_shr pada Jumat (25/9) memberikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara tulus.

Suharyanto mengakui bahwa penggunaan kata "normal" dalam konteks kebencanaan adalah sebuah kekeliruan diksi yang fatal. Ia menyadari sepenuhnya bahwa istilah tersebut dapat disalahartikan seolah-olah pemerintah menganggap kondisi di wilayah terdampak baik-baik saja dan tidak memerlukan perhatian khusus. "Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," tegas Suharyanto dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan konteks penggunaan kata tersebut. Menurutnya, saat rapat terbatas, ia merujuk pada indikator-indikator makro yang terbatas, seperti mobilitas lalu lintas darat, aktivitas perdagangan skala kecil, dan berjalannya pelayanan publik dasar yang tidak benar-benar lumpuh total. Namun, ia menekankan bahwa definisi "normal" yang ia sampaikan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menihilkan penderitaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat sadar bahwa penurunan kualitas lingkungan akibat kabut asap telah menurunkan kualitas hidup warga secara signifikan.

Bantahan tegas disampaikan oleh Suharyanto terkait tuduhan bahwa ia berusaha mereduksi fakta lapangan. BNPB, menurutnya, terus memantau data terkini dari Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar). Di dua wilayah ini, kabut asap bukan hanya soal pemandangan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terganggunya jadwal penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas, hingga kebijakan sekolah yang harus diliburkan menjadi bukti bahwa situasi di lapangan memang jauh dari kata normal.

Dalam upaya memperkaya komitmen penanganan, BNPB menegaskan bahwa operasi pemadaman tidak pernah berhenti. Sejak awal musim kemarau tahun ini, BNPB telah mengerahkan berbagai sumber daya melalui kolaborasi lintas sektoral. Strategi yang dijalankan meliputi operasi udara melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk memancing hujan buatan, pengeboman air (water bombing) menggunakan helikopter di titik-titik api yang sulit dijangkau, serta operasi darat yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, dan berbagai elemen relawan kemanusiaan.

Suharyanto menjelaskan bahwa tantangan karhutla tahun ini cukup kompleks karena dipengaruhi oleh faktor iklim yang ekstrem dan luasnya lahan gambut yang sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, BNPB kini tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi pencegahan. Ke depan, BNPB berkomitmen untuk memperbaiki integrasi data dari lapangan. Hal ini dilakukan agar setiap laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta kepada masyarakat luas benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan tanpa ada kesan yang menutup-nutupi realitas bencana.

Pihak BNPB juga berjanji untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Posko-posko kesehatan di titik rawan kabut asap akan diperkuat dengan penambahan stok masker N95, tabung oksigen, dan tenaga medis yang siaga 24 jam. Selain itu, BNPB akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bantuan logistik dan dukungan ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat asap tetap tersalurkan secara tepat sasaran.

Kritik yang datang dari masyarakat dianggap oleh Suharyanto sebagai pengingat (alarm) agar pemerintah tetap rendah hati dan tetap berada di jalur yang tepat dalam melayani rakyat. "Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, bukan begitu maksud saya. Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak selalu menjadi prioritas utama kami," pungkasnya.

Pernyataan maaf ini diharapkan dapat meredam gejolak di masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja BNPB. Dalam manajemen bencana, komunikasi publik merupakan aspek krusial yang sama pentingnya dengan operasi lapangan. Kesalahan komunikasi, meski tidak disengaja, memang dapat berdampak pada legitimasi kebijakan pemerintah. Dengan mengakui kesalahan secara terbuka, Suharyanto menunjukkan sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang diharapkan akan diikuti dengan perbaikan nyata dalam penanganan karhutla hingga titik api benar-benar padam sepenuhnya.

Saat ini, fokus BNPB tetap pada pemadaman di area-area krusial, terutama di lahan gambut yang memiliki karakteristik api bawah permukaan (ground fire). Jenis api ini seringkali sulit dideteksi dan dipadamkan, sehingga memerlukan ketekunan dan kerja keras yang berkelanjutan. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika merasakan gejala sesak napas atau iritasi mata akibat asap.

Secara teknis, BNPB juga terus mengaktifkan satgas darat untuk melakukan pembasahan lahan atau re-wetting di area gambut yang rawan. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam mencegah munculnya titik api baru (hotspot). Dukungan dari masyarakat, baik berupa kepatuhan terhadap aturan larangan membakar lahan maupun partisipasi dalam memantau lingkungan sekitar, sangat diharapkan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama untuk keluar dari krisis kabut asap ini.

Ke depannya, BNPB berencana untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis teknologi satelit yang lebih presisi, sehingga setiap titik api sekecil apa pun dapat dideteksi dan dipadamkan sebelum meluas. Penyesalan yang disampaikan Kepala BNPB ini bukan sekadar retorika, melainkan janji untuk memperbaiki cara pemerintah berbicara dan bertindak bagi rakyat yang sedang tertimpa musibah. Penanganan karhutla bukan hanya soal angka luasan lahan yang terbakar, tetapi tentang manusia di balik angka-angka tersebut yang berhak mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang aman.

Langkah transparansi ini diharapkan menjadi standar baru bagi para pejabat publik dalam berkomunikasi saat menghadapi situasi krisis. Masyarakat kini lebih kritis dan membutuhkan kejelasan informasi, bukan sekadar pernyataan yang menenangkan namun tidak sesuai fakta. Dengan kembali ke komitmen awal untuk melindungi keselamatan rakyat, BNPB diharapkan dapat menuntaskan tugasnya dan membawa Indonesia kembali ke kondisi yang benar-benar normal, di mana hutan hijau kembali asri dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa ancaman kabut asap yang mencekik.

Sebagai penutup, BNPB mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu dalam menghadapi bencana ini. Karhutla adalah masalah bersama yang memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Dengan koordinasi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih empatik, diharapkan bencana serupa tidak lagi terulang di masa depan, dan masyarakat terdampak dapat segera pulih kembali.