Kasus HGB Bogor, Eks Penyidik Lembaga Antirasuah: KPK Harus Ungkap Aktornya

Kasus HGB Bogor, Eks Penyidik Lembaga Antirasuah: KPK Harus Ungkap Aktornya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di bawah sorotan tajam publik seiring dengan desakan kuat untuk berani mengungkap aktor intelektual atau "mastermind" di balik kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus yang melibatkan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini dinilai memiliki jaringan yang kompleks, sehingga penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pihak-pihak di level teknis atau kurir lapangan.

Eks Penyidik KPK, Praswad Nugraha, secara tegas menyatakan bahwa integritas dan kredibilitas lembaga antirasuah sedang dipertaruhkan dalam menangani perkara ini. Menurutnya, sebuah tindak pidana korupsi yang sistemik seperti pengurusan sertifikasi tanah dan perizinan lahan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya restu atau arahan dari pemangku kepentingan yang memiliki otoritas lebih tinggi. Oleh karena itu, Praswad menekankan bahwa KPK harus mampu menembus tembok tebal yang melindungi para aktor utama.

Penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada level perantara atau pelaksana teknis yang seringkali hanya menjadi "tumbal" dalam permainan besar. Praswad mengingatkan bahwa dalam teori tindak pidana korupsi, alur perintah, inisiator, hingga pihak yang menikmati aliran dana haram harus diurai secara transparan. Jika KPK hanya berhenti pada level bawah, maka praktik korupsi di lingkungan pertanahan akan terus berulang karena sistemnya tidak pernah benar-benar dibersihkan hingga ke akarnya.

Kasus HGB di Kabupaten Bogor ini mencuat sebagai salah satu potret buram tata kelola agraria di Indonesia. Banyaknya konflik lahan yang melibatkan pengusaha dan oknum birokrat menunjukkan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam konteks pengurusan HGB, nilai ekonomis yang sangat tinggi sering kali menjadi pemicu terjadinya suap. Ketika hak atas tanah dijadikan komoditas untuk memuluskan kepentingan investasi tertentu tanpa melalui prosedur yang benar, maka di situlah terjadi pengkhianatan terhadap amanah jabatan.

KPK sejatinya telah melakukan serangkaian tindakan proaktif, termasuk penggeledahan di rumah kediaman pejabat ATR/BPN, salah satunya di Bekasi, yang disinyalir berkaitan dengan perkara ini. Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita berbagai barang bukti elektronik (BBE) yang diyakini menjadi kunci pembuka tabir aliran dana gelap. Namun, pengumpulan bukti fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki relasi kuasa dalam pengambilan keputusan di tingkat atas.

Analisis mendalam mengenai modus operandi dalam kasus ini menunjukkan adanya pola "transaksional terstruktur". Biasanya, terdapat pembagian peran yang jelas antara eksekutor di lapangan, pihak yang melobi, dan pihak yang memberikan persetujuan administratif. Jika KPK hanya memproses eksekutor, maka aktor intelektual akan tetap aman dan memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya di tempat atau kasus lain. Inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, termasuk para pemerhati antikorupsi.

Dalam perspektif hukum, Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana memberikan ruang bagi penyidik untuk menjerat siapa pun yang memberikan perintah atau turut serta dalam melakukan kejahatan. KPK tidak perlu ragu untuk menerapkan pasal-pasal tersebut guna menyentuh aktor yang selama ini berada di balik layar. Pengungkapan aktor utama bukan sekadar tentang menghukum individu, melainkan upaya untuk memberikan efek jera agar birokrasi di Kementerian ATR/BPN benar-benar bersih dari praktik mafia tanah.

Tantangan bagi KPK saat ini adalah bagaimana membuktikan hubungan antara aliran uang tersebut dengan keputusan strategis yang diambil oleh pejabat berwenang. Seringkali, bukti transaksi dibuat sangat rapi melalui skema pencucian uang yang melibatkan pihak ketiga atau perusahaan cangkang. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk bekerja lebih cerdas dengan melibatkan unit penelusuran aset (asset tracing) untuk melihat ke mana sebenarnya muara dari uang suap tersebut.

Lebih jauh, kasus ini juga menyoroti urgensi reformasi birokrasi di sektor agraria. Digitalisasi layanan pertanahan yang selama ini digadang-gadang oleh Kementerian ATR/BPN seharusnya menjadi solusi untuk memangkas pertemuan fisik antara pemohon dan oknum pejabat. Namun, jika sistem digital tersebut masih bisa diintervensi oleh pihak yang memiliki akses otoritas tinggi, maka sistem tersebut tetap akan rentan terhadap praktik korupsi. KPK harus memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang konkret sebagai bagian dari upaya preventif, selain dari upaya penindakan.

Masyarakat Indonesia sangat menaruh harapan besar pada KPK untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas ke akar-akarnya. Kepercayaan publik yang sempat tergerus belakangan ini hanya bisa dipulihkan melalui aksi nyata, yakni menjerat aktor-aktor besar yang selama ini merasa kebal hukum. Jika KPK mampu mengungkap siapa sebenarnya yang menginisiasi pengurusan HGB bermasalah tersebut, maka pesan tegas akan tersampaikan kepada seluruh oknum birokrat bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor.

Penting untuk dicatat bahwa dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum kementerian, seringkali terdapat pola "setoran ke atas". Pola ini adalah musuh utama yang harus dihancurkan. Penyidik harus mampu menginterogasi tersangka dengan teknik yang mampu mengungkap jejaring ini. Apakah ada perintah atasan? Apakah ada tekanan untuk memuluskan perizinan tertentu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh penyidik di ruang pemeriksaan.

Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam kasus HGB di Bogor juga tidak boleh luput dari perhatian. Seringkali, pengusaha berperan sebagai pemberi suap (penyuap) yang aktif mendesak pejabat agar mempercepat proses pengurusan izin. Dalam banyak kasus, pengusaha ini juga merupakan bagian dari aktor utama yang mengatur jalannya operasional suap. KPK harus adil dalam menindak, baik terhadap penerima suap (pejabat) maupun pemberi suap (swasta). Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama-sama merusak iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia.

Menanggapi desakan publik, KPK diharapkan tidak terjebak dalam opini yang berkembang, namun tetap berpegang teguh pada fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Proses penyidikan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penggunaan metode follow the money menjadi sangat krusial dalam kasus ini. Dengan mengikuti ke mana arah aliran dana, KPK akan menemukan pola-pola yang selama ini disembunyikan. Jika dana suap tersebut mengalir ke rekening pribadi pejabat tinggi, maka itulah bukti permulaan yang cukup untuk menyeret mereka ke meja hijau.

Keberanian KPK dalam mengusut kasus ini juga akan menjadi tolok ukur bagi efektivitas pemberantasan korupsi di masa depan. Jika aktor intelektual dibiarkan bebas, maka budaya korupsi akan terus terwariskan di dalam birokrasi. Sebaliknya, jika KPK mampu mengungkap aktornya, ini akan menjadi preseden positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat akan kembali menguat, dan rasa keadilan bagi mereka yang hak-hak tanahnya dirugikan akan terpenuhi.

Akhirnya, kita semua menanti langkah konkret selanjutnya dari penyidik KPK. Kasus HGB di Kabupaten Bogor ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus pertanahan yang menunggu sentuhan keadilan. Publik akan terus mengawal proses ini hingga vonis pengadilan dijatuhkan, tidak hanya kepada kurir, melainkan kepada mereka yang sesungguhnya bertanggung jawab atas rusaknya integritas pelayanan publik di Indonesia. KPK harus membuktikan bahwa mereka masih menjadi lembaga yang ditakuti oleh para koruptor, bukan lembaga yang hanya mampu menangkap "ikan teri" sementara "ikan kakap" tetap bebas berkeliaran.

Transformasi dan penguatan KPK pasca revisi undang-undang seharusnya memberikan instrumen yang lebih kuat untuk mengungkap kejahatan kerah putih (white collar crime). Kasus ini adalah ujian nyata apakah instrumen tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat atau hanya menjadi formalitas administratif. Keberanian untuk mengungkap aktor utama adalah kunci. Tanpa keberanian itu, KPK akan kehilangan marwahnya sebagai lembaga antirasuah yang independen dan berani. Semoga dalam waktu dekat, KPK dapat menetapkan tersangka baru yang merupakan aktor intelektual di balik skandal HGB Bogor ini, demi tegaknya supremasi hukum di tanah air.