Semuel Taliisan Dorong APBD-P Talaud Prioritaskan Honorer, Layanan Rumah Sakit, dan Armada Damkar.

Semuel Taliisan Dorong APBD-P Talaud Prioritaskan Honorer, Layanan Rumah Sakit, dan Armada Damkar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud dari Fraksi Partai Perindo, Semuel Taliisan, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Talaud untuk memprioritaskan tiga sektor krusial dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2026. Fokus utama yang disuarakan Taliisan meliputi penyelesaian pembayaran honor tenaga honorer, peningkatan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit daerah, serta pengadaan armada pemadam kebakaran yang memadai. Menurutnya, ketiga elemen ini merupakan fondasi dasar dalam memberikan pelayanan publik yang prima sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di wilayah perbatasan tersebut.

Dalam pandangan Semuel Taliisan, APBD-P bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen keuangan, melainkan instrumen vital untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD induk. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki skala prioritas yang tepat, terutama terkait nasib tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung operasional instansi pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Tertundanya pembayaran honorarium bagi para tenaga honorer dinilai tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi pada penurunan motivasi kerja dan produktivitas birokrasi daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Taliisan menegaskan bahwa Partai Perindo sebagai wadah perjuangannya memiliki visi "Perindo Pro Ekonomi". Visi ini diwujudkan dengan memastikan bahwa perputaran roda ekonomi di tingkat masyarakat akar rumput tetap terjaga. Pembayaran honor yang tepat waktu merupakan salah satu cara paling efektif untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga para pegawai honorer. Ketika hak-hak mereka dipenuhi, otomatis akan terjadi sirkulasi uang yang lebih sehat di pasar-pasar lokal Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu, ia meminta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk tidak lagi menunda alokasi anggaran bagi pos belanja pegawai ini dalam rancangan APBD-P 2026.

Selain masalah honorer, sektor kesehatan menjadi sorotan utama dalam evaluasi yang dilakukan oleh politisi Partai Perindo tersebut. Semuel Taliisan menyoroti kondisi layanan di rumah sakit daerah yang memerlukan sentuhan perbaikan mendesak. Mengingat letak geografis Kepulauan Talaud yang cukup jauh dari pusat layanan kesehatan rujukan di ibu kota provinsi, ketersediaan fasilitas rumah sakit yang representatif menjadi harga mati. Taliisan mendesak agar APBD-P 2026 dapat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan alat medis, pemenuhan stok obat-obatan yang esensial, hingga peningkatan sarana prasarana penunjang kenyamanan pasien. Ia tidak ingin mendengar lagi keluhan masyarakat terkait keterbatasan fasilitas saat mereka membutuhkan pertolongan medis darurat.

Tak kalah penting, Semuel Taliisan juga menyoroti kerawanan bencana kebakaran di wilayah perkotaan maupun pemukiman padat penduduk di Talaud. Selama ini, keterbatasan armada pemadam kebakaran menjadi kendala klasik yang membuat upaya mitigasi bencana menjadi kurang maksimal. Taliisan berpendapat bahwa pengadaan armada damkar yang baru atau perbaikan armada yang sudah ada bukan merupakan sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melakukan pengalihan anggaran atau efisiensi pada pos-pos yang kurang prioritas untuk dialihkan ke penguatan sarana pencegahan kebakaran tersebut.

Strategi yang diusung oleh Semuel Taliisan ini mencerminkan sikap kritis seorang legislator yang memahami bahwa APBD harus bersifat responsif terhadap realitas sosial di lapangan. Dalam banyak kesempatan, ia sering mengingatkan bahwa APBD bukanlah milik pemerintah daerah semata, melainkan amanah rakyat yang harus digunakan untuk kemaslahatan umum. Oleh karenanya, transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyusunan APBD-P 2026 menjadi poin krusial yang terus ia kawal di forum legislatif.

Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan aktif anggota DPRD seperti Taliisan dalam menyusun prioritas anggaran menunjukkan pentingnya sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan fungsi eksekusi pemerintah daerah. Partai Perindo sendiri berkomitmen untuk terus menjaga marwah pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil. Dorongan Taliisan terhadap APBD-P Talaud ini merupakan implementasi nyata dari komitmen tersebut, di mana ia menempatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesehatan publik, dan perlindungan masyarakat sebagai prioritas di atas kepentingan administratif lainnya.

Ke depan, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud menanti realisasi dari desakan tersebut. Harapan besar ditumpukan pada proses pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar usulan-usulan yang disampaikan oleh Semuel Taliisan dapat diakomodasi. Jika APBD-P 2026 mampu menjawab ketiga poin utama tersebut, maka diharapkan akan terjadi perbaikan signifikan dalam tata kelola pelayanan publik di daerah tersebut. Taliisan berjanji akan terus mengawal proses ini hingga anggaran benar-benar disahkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan masukan konstruktif guna memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD memiliki dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sebagai penutup, Semuel Taliisan menekankan bahwa tantangan di tahun 2026 akan semakin kompleks, terutama terkait dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi stabilitas daerah. Dengan memperkuat sektor-sektor dasar seperti honorer, rumah sakit, dan perlindungan bencana, pemerintah daerah setidaknya telah membangun bantalan sosial yang cukup kuat bagi masyarakatnya. Langkah ini diyakini menjadi titik balik bagi Pemkab Talaud untuk lebih fokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan anggaran yang pro-rakyat, efektif, dan akuntabel. Konsistensi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat ini akan menjadi indikator keberhasilan para wakil rakyat di DPRD dalam menjalankan mandat demokrasi yang diberikan oleh konstituen di wilayah Kepulauan Talaud.